Footer Widget #4

EnglishFrenchGermanSpainItalianDutchRussianPortugueseJapaneseKoreanArabicChinese Simplified

Monday, July 1, 2013

Founding fathers Tertatih tatih Membangun Republik ini

BANGSAKU  TERTATIH-TATIH



Setelah kemerdekaan diproklamasikan sebuah pekerjaan besar telah menunggu untuk digarap oleh para pemimpin kita.    Sebuah trikondisi menjadi ciri tersendiri bagi bangsa Indonesia yang sedang melakukan revolusi.    Kondisi pertama adalah pemerintah pendudukan Jepang yang kalah perang akan bersikap satria-samurai terhadap janjinya kepada pihak Sekutu yang memenangkan peperangan, yaitu mempertahankan status quo di Indonesia untuk kemudian akan diserahkan kepada pihak Sekutu.   Jepang masih menguasai senjata dan melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan sementara sampai Sekutu tiba di Indonesia.     

Kondisi kedua adalah Pemenang perang yang diwakili oleh Inggris, yaitu  Sekutu dimana Belanda ikut bergabung, akan menerima penyerahan Indonesia dari tangan Jepang dalam keadaan status quo yang terjaga, termasuk penerimaan para tawanan Belanda yang disekap dalam tahanan oleh Jepang dan penerimaan seluruh personel militer dan sipil Jepang beserta persenjataannya sebagai penyerahan diri kepada Sekutu.   Sangat mungkin sekali Belanda sebagai anggota Sekutu akan ikut masuk kembali ke Indonesia bersama Inggris.     

Adapun kondisi ketiga adalah  seluruh bangsa Indonesia dalam momentum puncak dari semangat merdeka dan berdaulat, dengan para pemimpin gabungan politisi tua dan politisi muda  yang dari sejak persiapan proklamasi telah berbenturan dalam fikiran, sikap, dan tindakan.    Bagaimana mereka menggarap pekerjaan besar itu saya tidak mengalaminya sendiri karena masih umur Balita (bawah lima tahun).    Berikut uraian dalam bentuk jurnal berdasarkan penuturan para pelaku dari kedua kelompok usia dan ragam pandangan politiknya setelah saya lakukan pendalaman untuk menyesuaikan waktu dan menjajarkan pola pandang yang mendasari tindakan mereka.

Terpasung predikat kolaborator

 
Dalam hari-hari akhir masa kekalahan Jepang dari Sekutu, Belanda rajin melancarkan propaganda melalui radio bahwa pasukan Sekutu akan mengambil tindakan tegas terhadap para kolaborator Jepang di Indonesia.     Setasiun radio SEAC (South East Asia Command) di Ceylon juga sering menyiarkan informasi bahwa tentara Sekutu akan menangkapi para pemimpin Indonesia yang bekerja-sama dengan Jepang, terutama terhadap rezim Sukarno yang fasis karena mendukung pemerintahan fasis Jepang.     Panglima SWPAC (South West Pacific Area Command), Jenderal Mac Arthur dari Amerika, dengan geram menyatakan niatnya untuk menyikat habis apa yang disebutnya “penjahat perang Indonesia”.    Tidak jelas apakah kegeraman itu disebabkan oleh ucapan Sukarno di masa pendudukan Jepang bahwa: “Amerika kita seterika, Inggris kita linggis”.    
 

Sebaliknya Panglima SEAC (South East Asia Command), Jenderal Lord Mountbatten dari Inggris, tidak memberikan pernyataan sedikitpun tentang Indonesia.   Boleh jadi hal itu disebabkan karena wilayah bekas Hindia Belanda termasuk dalam wilayah SWPAC  bukan SEAC.     

Menurut Adam Malik pemimpin Indonesia yang tidak pernah bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang hanyalah Amir Syarifuddin. Sebagai Ketua AFL (Anti Facist League), Amir Sjarifuddin bahkan sempat ditangkap dan mendekam di penjara Kem Pe Tai sebelum akhirnya dibebaskan setelah Sukarno campur tangan.  Selain Amir Syarifuddin menurut saya Tan Malaka juga dapat digolongkan bukan kolaborator Jepang.      
 
Mengenai Sutan Syahrir, Adam Malik mengatakan Syahrir pernah memberikan serangkaian kuliah di salah satu asrama dinas rahasia Jepang, bagian dari Dai San Ka, Kem Pe Tai Kaigun di Jakarta,  maka dia pun termasuk yang bekerja-sama dengan Jepang walau dalam kadar yang tidak besar.

Juli 1945. Perjanjian Postdam diantara Gabungan Kepala Staf Inggris dan Amerika melahirkan perubahan yang penting bagi Indonesia khususnya bagi Sukarno dan para pemimpin Indonesia lainnya yang di masa pendudukan Jepang bekerjasama dengan pemerintah pendudukan Jepang.   Wilayah bekas Hindia Belanda dialihkan ke SEAC.   Dengan perubahan penguasaan perang tersebut, maka Sukarno dan kawan-kawannya tidak lagi terkena ancaman untuk disikat-habis oleh Jenderal Mac Arthur.    Inggris sendiri belum menyatakan sikapnya dengan jelas.    Perjanjian Postdam ini mengecewakan baik pemerintah Belanda maupun Jenderal Mac Arthur.

24 Juli 1945. Di Brabant, Nederland selatan, Pemerintah Belanda menyusun NICA (Netherlands East Indies Civil Affairs) setelah memperhatikan kemenangan Sekutu di medan perang Asia dan Pasifik.   NICA dipersiapkan untuk menerima kembali Hindia Belanda dari tangan Jepang melalui Sekutu yang berdasarkan perjanjian Postdam adalah Inggris.   Terdaftar sebanyak 50.000 sukarelawan sipil pria dan 12.000 sukarelawan sipil wanita.    Telah terbentuk pula Gezaachst Batallion dan  Expeditionaire Machten,  pasukan khusus melalui pendidikan militer di Inggris terhadap pemuda-pemuda Belanda. Semuanya siap diberangkatkan ke Indonesia.    Van Mook dan Van der Plas juga telah diperintahkan bersiap dari Brisbane, Australia, untuk segera bertugas kembali di Indonesia.

15 Agustus 1945. Berita kapitulasinya Jepang kepada Sekutu terdengar di kalangan para pemuda pejuang kota Semarang.   Ibnu Parna dan teman-temannya bergerak menyerbu ke gudang persenjataan Jepang dan tempat-tempat vital lainnya sehingga terjadi pertempuran sengit yang berlangsung selama enam hari hingga 19 Agustus 1945.

16 Agustus 1945. Di Rengasdengklok, tidak jauh dari rumah dimana Sukarno dan Moh. Hatta ditempatkan oleh Sukarni dan kawan-kawannya,  Soncho (Camat) Rengasdengklok Soejono Hadipranoto, atas perintah Sukarni melakukan upacara penaikan bendera Merah Putih bersama masyarakat di depan pendopo kawedanan Rengasdengklok.   Dalam upacara itu, Soejono Hadipranoto menekankan tentang Nippon sudah menyerah kepada Sekutu dan akan dilucuti senjatanya oleh Sekutu, maka sebagai kepala pemerintahan di daerah itu menyatakan : “Rakyat dan Bangsa Indonesia Merdeka”.

Di Cirebon juga terjadi hal yang sama.    Dr. Soedarsono dan kawan-kawannya dari kelompok Syahrir menyelenggarakan upacara bendera dan mengumumkan proklamasi kemerdekaan dengan membacakan teks yang telah disusun dan disebarkan oleh Sutan Syahrir sebelumnya.   Mereka tidak tahu bahwa Syahrir gagal meyakinkan Sukarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan hari itu di luar PPKI.    Berbeda dengan suasana di Rengasdengklok, upacara di Cirebon itu kurang memperoleh sambutan dari masyarakat luas.

17 Agustus 1945. Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.   Kenyataan ini semakin mencemaskan Belanda karena semua rencana yang semula diperkirakan akan berjalan lancar bakal menghadapi tantangan yang keras dan sulit untuk memperkirakan hasilnya.    Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan di rumah Sukarno di Pegangsaan Timur 56 Jakarta itu tidak dihadiri oleh tokoh politik Sutan Syahrir dan Tan Malaka, juga tidak oleh tokoh-tokoh pemuda seperti Sukarni, Chaerul Saleh,  Wikana dan Soebadio Sastrosatomo yang menganggap masih adanya peranan Jepang.   Padahal kecuali Sutan Syahrir dan Tan Malaka, para pemuda tersebut ikut terlibat menyiapkan naskah proklamasi bersama Sukarno, Hatta, Mr. Subardjo, Sayuti Melik dan sebagian besar anggota PPKI di rumah Laksamana Mayeda.

Mengenai peristiwa proklamasi ini, Sukarno menuturkan: “ …………………………… Sudiro, sekretaris pribadiku, mengetok pintu kamar-tidur.   Aku mendekam di atas kursi dengan kepala pada kedua belah tanganku.
“Lima orang opsir Kenpeitai telah menyerondong masuk ke kamar tengah”, ia melaporkan: “Mereka minta bicara dengan Bung Karno.   Anak-anak kita tinggal menunggu perintah.   Apa yang akan kita lakukan ?”.
Aku keluar dan berhadapan dengan Kepala Polisi yang kelihatan marah: “Apakah yang tuan lakukan, Sukarno San ?”, ia mendesak.
“Memproklamirkan kemerdekaan kami”, jawabku lunak.
“Tuan tidak boleh melakukannya”, ia menyerang: “Perintah dari pihak Sekutu kepada kami supaya meneruskan roda pemerintahan sampai mereka datang.   Dan Gunseikan minta disampaikan tentang larangan keras untuk menyatakan kemerdekaan”.
“Tapi pernyataan itu sudah diucapkan.   Saya baru saja mengucapkannya”.
Tanpa disadarinya tangannya naik ke pinggang dan ia melangkah maju seperti hendak mengancam ke arahku. …………… Kemudian orang-orang Jepang itu meninggalkan rumahku tanpa kata-kata. …………………………………….

18 Agustus 1945. PPKI bersidang di gedung Volksraad di Pejambon.   Enam orang anggota baru diumumkan    diantaranya adalah: Sukarni, Wikana, dan Chaerul Saleh mewakili Pemuda.    Baru saja rapat dibuka oleh Moh. Hatta, Chaerul Saleh mengajukan usul yang mengejutkan, yaitu: agar kegiatan diselenggarakan dengan telah memutus semua yang dapat dianggap masih ada hubungannya dengan Jepang.  Rapat PPKI ini diusulkan diganti menjadi Rapat Komite Nasional Indonesia (KNI).   Moh. Hatta  menjawab bahwa PPKI telah selesai menyusun Undang Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka yang telah diproklamasikan, maka PPKI masih perlu bersidang untuk mengesahkannya.   Setelah Undang Undang Dasar disahkan barulah isi dari Undang Undang Dasar itu dilaksanakan, termasuk adanya Komite Nasional Indonesia.   Dengan demikian bisa dipertanggungjawabkan terhadap PPKI sebagai penyusun meskipun dibentuk masih di masa Jepang, dan kepada rakyat karena pengesahannya dilakukan setelah Indonesia merdeka.    Ketiga tokoh pemuda itu tidak bisa menerima jawaban Hatta yang dibenarkan oleh Sukarno juga, lalu mereka meninggalkan sidang.     Rapat PPKI dilanjutkan dan memutuskan:  (1). Mengesahkan Undang Undang Dasar;   (2)  Mengesahkan secara aklamasi pengangkatan Sukarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
Pemerintah pendudukan Jepang memerintahkan semua komandan Jepang untuk membubarkan batalyon-batalyon PETA.

19 Agustus 1945. Para pemuda bersepakat memilih Asrama Sekolah Kedokteran Tinggi di Prapatan 10 sebagai markas Pemuda.   Mereka terdiri dari pemuda-pemuda dari berbagai aliran sehingga dalam rapat-rapat sulit mengambil keputusan bersama yang tegas.   Akhirnya kelompok Sukarni dan Wikana memisahkan diri, lalu diperkuat  oleh Chaerul Saleh, Darwis, Kusnandar, Johar Nur dan lain-lainnya.  Tidak lama kemudian kelompok pemuda murba seperti Syamsuddin (Can) dan Aidit ikut pula bergabung.
PPKI melakukan rapat lagi dan memutuskan adanya 8 daerah di dalam negara Republik Indonesia sekaligus menetapkan nama Gubernur untuk setiap daerah.   Atas usul Otto Iskandardinata, rapat juga menetapkan pembubaran 66 batalion PETA (Pembela Tanah Air) dan Heiho dengan alasan akan mempersulit posisi Indonesia terhadap Sekutu karena PETA dan Heiho didirikan Jepang untuk melawan Sekutu, dan kemarin baru saja dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang.
 
Panglima Tentara XVI Dai Nippon di Jawa, Letjen Nagano Yuichiro dengan resmi membubarkan PETA dan menyampaikan ucapan berpisah dan terimakasihnya.   Disusul kemudian perintah pengembalian senjata untuk dimasukkan ke dalam gudang.   Dengan tindakan ini, para mantan anggota PETA secara teoritis kehilangan persenjataan untuk kelak menghadapi NICA.    Namun di beberapa kota terjadi bentrok memperebutkan persenjataan ini.    Aceh, Banyumas dan Surabaya adalah tiga tempat yang berhasil memperoleh senjata paling banyak.    Residen Banyumas waktu itu adalah  Iskaq Tjokrohadisurjo.

20 Agustus 1945. Rapat PPKI memutuskan untuk merubah Badan Pembantu Prajurit yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata menjadi BPKKP (Badan Penolong Keluarga Korban Perang).    Dibentuk pula BKR (Badan Keamanan Rakyat).
 

22 Agustus 1945. PPKI mengadakan rapat lagi untuk membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan mengumpulkan nama-nama calon anggota KNIP.

23 Agustus 1945. Presiden mengadakan pidato radio yang pertama kali, dimana dianjurkan agar semua bekas anggota PETA dan Heiho menyatukan diri di dalam BKR dan di suatu saat nanti akan dipanggil untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia.

25 Agustus 1945. Sukarno dan Moh. Hatta tercatat dalam daftar hitam Belanda sebagai kolaborator Jepang.    Sekutu tidak lama lagi akan masuk ke Indonesia sebagai pihak yang memenangkan peperangan.   Nasib Sukarno dan Hatta dipertanyakan.  Kalau keduanya terhalang memimpin bangsa karena ditangkap oleh Sekutu, kepada siapa bangsa dan negara ini akan dipercayakan ?   Pertanyaan ini mengantar pertemuan antara Bung Karno dengan Tan Malaka di rumah Dr. Muwardi.   Tan Malaka mengusulkan disiapkannya satu strategi cadangan apabila hal yang tidak dikehendaki itu terjadi, yaitu barisan persatuan rakyat yang berjuang.    Tetapi Sukarno melihat dari sisi “pemimpin”, ia berencana membuat sebuah “surat wasiat”: bilamana Dwitunggal berhalangan karena sesuatu hal, terbunuh atau ditahan oleh Sekutu atau NICA, maka akan ditunjuk seseorang untuk menggantikan dan melanjutkan perjuangan.    Ia akan merundingkan hal itu lebih dulu dengan yang lainnya.
 

27 Agustus 1945. Presiden Sukarno mengumumkan Daftar anggota KNIP  sebanyak 137 anggota, diantaranya tercatat juga nama Sutan Syahrir dan Amir Sjarifuddin.
Presiden mengumumkan juga susunan pimpinan PNI (Partai Nasional Indonesia) yang akan dijadikan satu-satunya Partai Pelopor.  Sukarno sebagai Pemimpin utama, dan Moh. Hatta sebagai Pemimpin kedua.
Tokoh-tokoh pemuda menginginkan adanya suatu komando dari Presiden tentang gerakan rakyat yang segera dan serempak untuk mengambil alih kekuasaan beserta aset negara dari tangan Jepang.   Tetapi Sukarno-Hatta menyadari bahwa perjanjian kapitulasi Jepang terhadap Sekutu merupakan ancaman yang mengkhawatirkan apabila keinginan pemuda itu dilakukan.   Jepang yang masih bersenjata lengkap dan sudah terikat dengan perjanjian kapitulasi diperkirakan akan menentang dan melawan habis-habisan gerakan rakyat sedemikian.  Sementara itu sikap Sekutu sudah jelas, Jepang harus menjaga status quo untuk diserahkan kepada Sekutu yang bermarkas di Singapur dan telah bersiap untuk masuk ke Indonesia.     Sukarno-Hatta berpendapat harus dilakukan langkah diplomasi dengan Sekutu-Inggris, untuk meyakinkan Sekutu bahwa bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Jepang.
 
29 Agustus 1945. KNIP bersidang untuk pertama kalinya, dihadiri oleh presiden Sukarno dan Wakil presiden Moh. Hatta.   Penghubung dengan Gunseikanbu, Miyoshi, juga hadir yang menggambarkan bahwa Jepang tetap mengawasi meskipun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, sekaligus juga tidak merintangi kegiatan politik para pemimpin Indonesia.    Selama dua hari berikutnya, rakyat berpawai menyambut telah bersidangnya KNIP tersebut.

31 Agustus 1945. Presiden Sukarno mengumumkan susunan kabinet pertama yang bersifat presidensial.    Tokoh baru yang masuk dalam kabinet adalah Amir Syarifuddin sebagai Menteri Penerangan, selebihnya pernah menjadi birokrat dalam pemerintah pendudukan Jepang.

1 September 1945. Kelompok pemuda yang memisahkan diri dari kelompok Prapatan 10 mendirikan organisasi dengan sebuah Komite van Aksi sebagai badan pimpinan. Markasnya berada di Menteng 31 Jakarta.         Program pertama yang disiarkan antara lain : (a)  Indonesia Merdeka bebas dari Pemerintahan bangsa asing;   (b)   Kekuasaan negara berada di tangan bangsa Indonesia, tidak lagi di tangan Jepang yang telah kalah perang;   (c)   Rakyat digerakkan untuk merebut senjata dan semua kantor pemerintahan, perusahaan, dan aset negara lainnya dari tangan Jepang.         Selain Komite van Aksi, didirikan pula API (Angkatan Pemuda Indonesia), BARA (Barisan Rakyat Indonesia), BBI (Barisan Buruh Indonesia).
 
Sukarno menuturkan : …………. Para pengikutku yang setia menganggap sudah seharusnya seorang “Presiden” mempunyai kendaraan, karena itu mereka “mengusahakannya”.    Sudiro mengetahui ada sebuah Buick besar muat tujuh orang dan ini adalah “mobil yang paling besar dan paling cantik di Jakarta, pakai kain jendela di bagian belakangnya”.   Sayang mobil kepresidenan ini kebetulan kepunyaan Kepala Jawatan Kereta Api bangsa Jepang.    Akan tetapi soal kecil begini tidaklah membikin pusing kepala Sudiro. Tanpa kuketahui dia pergi berburu mobil dan mendapati kendaraan itu sedang ada dalam garasi.   Kebetulan Sudiro mengenal pengemudinya dan menyampaikan pada orang itu: “Heh, saya minta kunci mobilmu”.
“Kenapa ?”, tanya orang itu kaget.
“Kenapa ?”, ia mengulangi kembali tergoncang oleh kebodohan orang itu: “Karena saya bermaksud hendak mencurinya buat presidenmu”.
“Oo, begitu, baiklah”.    Patriot itu meringis sambil keluar dari tempat-duduknya di belakang setir dan menyerahkan kunci.
“Cepat”, perintah Sudiro: “Pulang cepat ke kampungmu di Jawa Tengah sebelum ada orang yang mengetahui kejadian ini.    Dan bersembunyi baik-baik.   Kalau sekali sudah ketahuan, tentu berbahaya untukmu di sini”. ………………………………………….
Entah ada kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh Sudiro tersebut atau tidak. Chaerul Saleh pun pernah melakukan sendiri penyerobotan sebuah mobil milik Jepang yang sedang diparkir di Gambir Timur no. 9, untuk     memberi contoh praktis kepada pemuda lainnya

2 September 1945. Pemerintah mengadakan rapat dengan semua Kepala daerah  dengan tujuan mengupayakan agar semua aparat negara meneruskan tugasnya sebagai aparatnya Pemerintah republik Indonesia.

3 September 1945. Komite van Aksi menggerakkan para buruh kereta api untuk melakukan perebutan Jawatan Kereta Api di Jakarta Kota, Bengkel Manggarai, Depot Jatinegara dan akhirnya seluruh kegiatan kereta api di Jakarta berhasil dikuasai tanpa perlawanan yang berarti dari pihak Jepang.   Mereka melaporkan hal itu kepada Presiden.

4 September 1945. Buruh Trem di Jakarta menyusul merebut penguasaan dari  Jepang, dikuti oleh Buruh Kolf dan Buruh Peredaran Film.

5 September 1945. Setasiun Radio Jakarta direbut dari tangan Jepang.
 
8 September 1945. Sebuah tim kecil intel Inggris secara diam-diam diterjunkan dari pesawat di lapangan terbang Kemayoran.   Secara kebetulan mereka bertemu dengan pemuda dari kelompok Syahrir diantaranya terdapat dr. Subandrio, seorang dokter muda ahli bedah yang ramah dan mahir berkelakar, lancar berbahasa Inggris maupun Belanda, Dr. Subandrio memberi penjelasan secara meyakinkan bahwa gerakan kemerdekaan di Indonesia tidak dilakukan oleh pemimpin kolaborator Jepang, melainkan oleh para pemuda dengan penuh kesadaran dan tanggung-jawab untuk menciptakan suasana politik damai dan menghidupkan demokrasi parlementer barat yang sehat.     Tom Atkinson dan Peter Humphries, dua orang anggota tim intel yang beraliran Sosialis terpikat dengan penjelasan Dr. Subandrio itu.    Kedua orang itu menyampaikannya kepada pimpinan intel Inggris yang mengirim mereka sehingga laporan tersebut sampai kepada Lord Mountbatten di Singapore.     Sejak itu pula dr. Subandrio yang tidak pernah merasakan kehidupan penuh kesulitan dan tidak pernah pula turun ke tengah masyarakat bawah untuk menghayati kesengsaraan rakyat jelata, tiba-tiba muncul sebagai tangan kanan Sutan Syahrir.

Penjajagan Sekutu 


15 September 1945. Rombongan Laksamana Patterson tiba di Jakarta dimana ikut serta  dua orang pejabat NICA (Netherland Indies Civil Administration), Dr. Ch. O. van der Plas dan Kolonel Abdul Kadir Widjojoatmodjo.    Setelah mengamati keadaan di Jakarta, Dr. Van der Plas mengusulkan kepada Laksamana Patterson agar Sekutu mengambil tindakan terhadap Sukarno dan Moh.Hatta, mengambil alih semua departemen dari tangan Jepang dan menyerahkannya kepada Belanda.    Tetapi para perwira Inggris justru menyarankan agar Inggris sebagai Sekutu yang memenangkan peperangan berunding dengan Sukarno-Hatta sebagai wakil dari Republik Indonesia.     Saran itu kemudian menjadi sikap dasar Sekutu yang disampaikan oleh Laksamana Mountbatten kepada Dr. Van der Plas di Singapura.
 
19 September 1945. Tokoh-tokoh pemuda dalam Komite van Aksi menggagas suatu rapat akbar untuk menggelorakan semangat kemerdekaan rakyat dan mengoptimalkan momentum.   Setelah diyakinkan oleh para pemuda pemerintah mengirim utusan kepada Gunseikanbu, memberitahu bahwa rapat akbar akan diteruskan dan segala akibat yang mungkin terjadi akan dipikul oleh pemerintah Republik.        Jenderal Nagano menempat-kan panser-panser di sekeliling Lapangan Ikada.       Massa rakyat berduyun-duyun datang ke Lapangan Ikada, Jakarta, tidak mempedulikan larangan dan ancaman prajurit Jepang.   Iring-iringan mobil yang membawa Sukarno dan Hatta tiba di Ikada dikawal oleh pemuda dan dipandu oleh Daan Yahya serta Soebianto yang mengendarai sepeda motor.    Presiden Sukarno naik ke podium dan berpidato tidak terlalu panjang tetapi memperoleh sambutan rakyat dengan gegap gempita.    Meskipun demikian para pemuda masih merasa kurang puas karena pidato Presiden Sukarno tidak memberikan petunjuk program kerja jangka pendek yang harus dilakukan bangsa Indonesia dalam masa peralihan kekuasaan dari Jepang kepada Sekutu.

20 September 1945. Jepang menangkapi tokoh-tokoh pemuda yang ada di gedung Manteng 31 dan dimasukkan ke dalam penjara Bukitduri.   Bentrokan-bentrokan sering terjadi antara rakyat dengan tentara Jepang di seluruh kota Jakarta.     Karena penjara Bukitduri kurang terjaga dengan baik, maka para pemuda itu berhasil meloloskan dirinya.
23 September 1945. Di Surabaya terbentuk PRI (Pemuda Republik Indonesia)   Gedung Kempetai diserbu dan diduduki.   Pergolakan pun  terjadi di Yogyakarta (25 September), Bandung (28 September), Malang dan Surakarta (30 September) dan pemuda berhasil membebaskan kota-kota itu dari penguasaan Jepang.
Sekutu mendarat
29 September 1945. Tentara NICA yang berbaju tentara Sekutu ikut mendarat bersama 2000 tentara Inggris mendarat di Tanjungperiuk Jakarta.  

Tentang hal ini Sukarno menuturkan: …………….   Pendaratan pertama terdiri dari pasukan Inggris dan membawa bersama-sama dengan mereka serombongan wartawan-asing.   Konperensi pers kami yang pertama diadakan di beranda muka Pegangsaan Timur 56. Wartawan-wartawan itu sangat agresif.    Ada yang berdiri. Ada yang duduk.   Dan semua mengajukan pertanyaan dengan bertolak-pinggang dan dengan rokok bergerak-gerak melekat di mulutnya………………….  Kuli-kuli tinta ini tidak banyak bertanya padaku.   Mereka hanya menuduh.   Sebagaimana dugaanku tuduhannya yang utama ialah “Tuan kollaborator Jepang, bukan ?”.   Seorang Inggris dari Singapura ingin mengetahui, “Mengapa pidato-pidato tuan yang kami dengar di radio, berulangkali menyatakan hendak mendupak Pasukan Sekutu dari daratan pulau Jawa ?”.    Kami menyajikan air teh.   Sekalipun sifat mereka kasar, tapi aku seorang tuan-rumah yang cukup sopan.   Dengan sabar aku menerangkan: “Di tahun ’42 kami tidak terlatih samasekali dan saya merasa taktik itu yang paling baik supaya Jepang sebanyak mungkin berbuat untuk kami.   Coba teliti kembali hasilnya pada kedua belah pihak dan orang akan melihat bahwa Sukarno lebih banyak memperoleh hasil dari Jepang daripada sebaliknya”. Aku sama sekali tidak kehabisan kata-kata dan mencoba sedapatku supaya menyenangkan tamu-tamu.    Akan tetapi sebagaimana yang kualami dalam hidupku dengan wartawan Barat, sebagian besar berita yang dibuatnya tidak menyenangkan. …………………………….
Panglima AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies), Letjen Sir Phillip Christison, mengatakan bahwa Republik Indonesia merupakan sebuah realitas yang dapat membantu melaksanakan misi tentara Sekutu.  Pengakuan de facto Panglima AFNEI itu meresahkan Belanda.  Situasi keamanan di Jakarta menjadi buruk.   Tentara Belanda melakukan patroli dan mengacau dimana-mana.   Mobil Presiden Sukarno yang sedang lewat diserang sehingga supir mengalami luka tembak.   Presiden Sukarno kebetulan tidak ada di dalam mobil.   Seluruh teror yang dilakukan oleh tentara Belanda itu dilakukan di depan hidung tentara Inggris yang tidak berbuat apa-apa.                                                         

Sukarno menuturkan:……….. Mereka benci kepadaku.   Mereka mencoba menghancurkan kendaraanku.   Mereka menembaki dan hampir membunuh supirku.   Tentara mereka terorganisir baik.    Tentara kami tidak.    Kami tidak punya disiplin, tidak punya staf.   Bahkan tidak punya makanan! Aku tidak digaji.   Dari siapa ?. Siapa yang akan memberiku gaji ?.   Di satu malam para menteri berkumpul di Pegangsaan sampai jauh malam mengadakan sidang darurat dan kami tidak punya kopi ataupun sepotong roti untuk dihidangkan.   Tukimin pergi dengan mobilku berusaha meminjam makanan untuk Presidennya.   Malam itu Belanda mengintai-intai hendak menembakku.   Perintah mereka, “Bunuh Sukarno kalau kelihatan”.   Karena mengira bahwa aku berada di dalam “mobil Sukarno”, serdadu NICA dengan sengaja melanggarkan truk pada mobil itu.   Mereka meloncat ke luar pada saat yang terakhir, dan truk itu menubruk mobilku.   Mobil itu hancur.   Tukimin pun tentu hancur kalau pasukan pemuda tidak segera membawanya ke rumah-sakit. ………………..
 
1 Oktober 1945. Sukarno, Hatta, dan Tan Malaka bertemu di rumah Mr. Subardjo.   Mereka membahas ide “surat wasiat” yang pernah dicetuskan sebelumnya.   Sukarno menyebut nama Tan Malaka, sedangkan Hatta menambahkan nama lain yaitu: Sutan Syahrir, Iwa Kusumasumantri, dan Wongsonegoro, sebagai pemegang mandat untuk meneruskan perjuangan dan kepemimpinan nasional bila Dwitunggal berhalangan.    Testamen itu dibacakan dalam sidang kabinet berikutnya.   Ini menunjukkan kesiapan Sukarno dan Hatta dalam menghadapi berbagai kemungkinan. AMANAT KAMI
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu, adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan per-keadilan.
Setelah kami menyatakan kemerdekaan Indonesia atas dasar kemauan rakyat Indonesia sendiri pada 17 Agustus 1945 bersandar pada Undang-Undang Dasar yang sesuai dengan hasrat rakyat untuk mendirikan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Maka negara Indonesia menghadapi bermacam-macam kesulitan dan rintangan yang hanya bisa diselesaikan oleh rakyat yang bersatu-padu serta gagah berani di bawah pimpinan yang cerdik, pandai, cakap dan tegap.
Sedangkan sejarah dunia membuktikan pula, bahwa pelaksanaan cita-cita kemerdekaan itu bergantung pada kesanggupan seluruh rakyat untuk memberi korban apapun juga, seperti sudah dibuktikan oleh negara-negara atau bangsa-bangsa yang besar di Amerika Utara dan Selatan, di Eropa Barat, di Rusia, Mesir, Turki dan Tiongkok.
Syahdan datanglah saatnya buat menentukan ke tangan siapa akan ditaruhkan  obor kemerdekaan, seandainya kami tiada berdaya lagi akan meneruskan perjuangan kita di tengah-tengah rakyat sendiri.
Perjuangan rakyat kita seterusnya menetapkan kemerdekaannya hendaklah tetap di atas dasar persatuan segala golongan rakyat dengan menjunjung tinggi Republik Indonesia, seperti yang tercantum pokok-pokoknya dalam Undang-Undang Dasar kita.
Bahwasanya setelah selesai kami pikirkan dengan saksama dan periksa dengan teliti, pula dengan persetujuan penuh dengan para pemimpin yang ikut serta bertanggung-jawab.
Maka kami putuskanlah, bahwa pimpinan perjuangan kemerdekaan kita akan diteruskan oleh saudara-saudara: Tan Malaka, Iwa Koesoemasoemantri, Sjahrir, Wongsonegoro.
Hidup Republik Indonesia !     Hidup Bangsa Indonesia !
Jakarta, 1 Oktober 1945
Sukarno     Moh. Hatta

10 Oktober 1945. Di Singapur Panglima SEAC , Jenderal Lord Mountbatten, menegaskan kepada para perwiranya bahwa tokoh Sukarno tidak dapat dikesampingkan begitu saja.
 

11 Oktober 1945. Kolonel Abdul Kadir Widjojoatmodjo selaku penghubung tentara Sekutu bertemu dengan presiden Sukarno, dan merupakan kontak yang pertama kali antara Indonesia dengan seorang wakil Belanda.    Tetapi pemerintah Belanda melalui Menteri Urusan Daerah Seberang Lautan Belanda, Logeman,  menginstruksikan kepada Letnan Gubernur Jenderal Dr. Van Mook, untuk tidak lagi mengadakan hubungan dengan Ir. Sukarno.   Sikap Belanda ini merisaukan Menteri Luar Negeri Inggris, Ernest Bevin, yang mendesak agar perundingan dengan Indonesia dilanjutkan.     Belanda bersikukuh tidak akan melanjutkan perundingan  dengan Ir.Sukarno.     Belanda menilai dari semua pemimpin Indonesia hanya Sutan Syahrir dan Amir Sjarifuddin yang dianggap bersikap moderat terhadap Belanda.   Sikap pemerintah Belanda itu ditambah dengan kekecewaan terhadap Sukarno dan Hatta yang dianggap tidak tegas terhadap Jepang yang sudah kalah, ditindaklanjuti oleh sekelompok anggota KNIP untuk mengupayakan tampilnya Sutan Syahrir dan Amir Sjarifuddin dalam panggung politik Indonesia Merdeka, agar tidak terjadi kemacetan dalam perundingan lebih lanjut dengan Belanda.   Mereka ini adalah tokoh-tokoh yang pernah menilai Sukarno dan Hatta cacat politik karena bekerja-sama dengan Jepang atau yang menghendaki kemerdekaan tidak dilakukan melalui BPUPKI dan PPKI bentukan Jepang.   Pemuda kelompok Syahrir dan Menteng 31 mencoba membujuk, namun Sutan Syahrir minta bertemu terlebih dahulu dengan Tan Malaka.
Para pemuda berhasil mempertemukan Sutan Syahrir dengan Tan Malaka di Bogor.   Dicapai kesepakatan bahwa: segala apa yang sudah diproklamirkan bersama-sama diperjoangkan dengan memberikan segenap tenaga untuk mempertahankan Republik yang sudah didirikan. Disepakati Sutan Syahrir akan memimpin KNI sementara Tan Malaka diminta membantu dari belakang secara diam-diam.     Syahrir memposisikan Tan Malaka sebagaimana dulu dia mengambil posisi tatkala Jepang masuk ke Indonesia, yaitu “bermain di belakang layar”.    Tidak jelas mengapa Tan Malaka menerima posisi sedemikian sedangkan saat itu sudah bukan menghadapi penjajah melainkan mengisi kemerdekaan yang sudah diproklamasikan.
Pelanggaran konstitusi

16 Oktober 1945. Sidang KNIP menyetujui perubahan fungsi dari semula Badan Eksekutif pembantu Presiden menjadi Badan Legislatif, dan dibentuk pula Badan Pekerja KNIP.     Wakil presiden Moh. Hatta menyetujui langkah itu dengan menerbitkan Maklumat Negara RI No. X yang mengesahkan perubahan tersebut.

17 Oktober 1945. Sidang KNIP meminta Sutan Syahrir dan Amir Sjarifuddin menjadi pimpinan KNIP dan melaksanakan Maklumat Negara RI No. X serta menyusun Badan Pekerja.    Kedua tokoh yang anti Jepang itu bersedia melaksanakan amanat tersebut karena menyadari bahwa Sekutu telah menguasai keadaan dibawah Letjen  Christison.

18 Oktober 1945. Badan Pekerja KNIP langsung bekerja antara lain mendesak Pemerintah untuk mengumumkan program politiknya.  Karena pemerintah masih sibuk mengurusi pasang naik semangat pemuda dan rakyat yang mengambil alih bahkan terpaksa berhadapan dengan tentara Jepang, juga menghadapi Sekutu yang baru saja masuk dengan membawa serta NICA di satu pihak dan Jepang yang berusaha melaksanakan semua perjuanjian kapitulasinya antara lain mempertahankan status quo di Indonesia, maka Badan Pekerja menyusunnya sendiri berupa Maklumat Politik Pemerintah Republik Indonesia dan UU No. 1 tentang pemerintah daerah.

 

25 Oktober 1945. Brigade 49 divisi India 23 AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) di bawah pimpinan Brigjen Mallaby merapat di dermaga Tanjung Perak  Surabaya.   Gubernur Jawa Timur minta agar AFNEI menghubungi dulu Pemerintah RI di Jakarta sebelum mendaratkan tentaranya, dan juga menolak pasukan NICA ikut serta mendarat.    Permintaan pemerintah lokal Surabaya ini tidak diindahkan Inggris.   Tentara Inggris menduduki gedung-gedung pemerintah dan memerintahkan semua orang Indonesia agar menyerahkan senjatanya dengan ancaman hukuman mati.

28 Oktober 1945. Di Sulawesi Selatan terjadi perlawanan rakyat terhadap Sekutu dan Belanda dipimpin antara lain oleh Walter Mongisidi.   Juga di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia.  .
Rakyat Surabaya melawan dengan sengit tentara Sekutu Inggris yang ternyata diboncengi oleh NICA.   Pertempuran merebak di seluruh penjuru kota.   Brigade 49 nyaris terdesak.
 
29 Oktober 1945. Jenderal Hawthorn yang telah terjepit posisinya minta bantuan Sukarno dan Moh. Hatta yang segera pergi ke Surabaya untuk memerintahkan penghentian tembak-menembak yang segera dipatuhi oleh rakyat dan para pejuang Surabaya.  Kewibawaan Sukarno-Hatta terhadap rakyatnya itu menimbulkan kesan tersendiri di kalangan pimpinan Sekutu Inggris.
Sukarno menuturkan: ……………… Inggris telah menduduki beberapa gedung dan menempatkan markas besarnya di pusat kota Surabaya. Kota itu menjadi kota neraka.   Di setiap penjuru jalan terjadi perkelahian hebat satu-lawan-satu.   Mayat bergelimpangan dimana-mana.   Tubuh-tubuh yang telah dipenggal dan dicincang bertumpuk-tumpuk, yang satu di atas yang lain.   Kematian sedang bersimaharajalela di jalan-jalan.   Rakyat Indonesia menembak-nembak, menikam dan membunuh dengan galak.   Setiap orang bertempur.   Setiap orang berkelahi dengan apa saja yang ada padanya.   Para pemuda dengan pentung.   Orang tua-tua dengan do’a. ……………………… Selama dua jam Wakil presiden Hatta denganku berbicara menghadapi orang Inggris.   Mereka memperlakukan kami dengan layak.   Caranya tidak berlebih-lebihan.    Tidak terlihat sikap yang yang biasanya diperlihatkan terhadap Kepala Negara.    Akan tetapi mereka memintaku datang oleh karena memerlukan bantuanku …… jadi setidak-tidakanya mereka memperlihatkan penghormatan.   Kami bermufakat untuk mengadakan Gencatan Senjata……… Aku berkeliling ke seluruh penjuru di mana saja pahlawan-pahlawan muda kami berada dan berbicara berhadap-hadapan muka dengan mereka…… Aku terus berkeliling satu hari dan satu malam meneriakkan: “Hentikan pertempuran.   Kita mengadakan gencatan senjata dan tetaplah di tempatmu masing-masing.   Jangan menembak.   Itu perintah saya.   Hentikan pertempuran segera”. ……… di saat mereka melihatku dan mendengar suaraku, mereka tunduk………  Aku menghentikan pertempuran ini pada tanggal 3 Nopember. ……………………………………. Beberapa hari kemudian komandan dari pasukan Inggris di Surabaya, Brigadir Jenderal Mallaby mati terbunuh.   Jenderal ini tidak begitu disenangi oleh anak-buahnya sendiri.   Oleh karena itu tidak pernah terbukti, pihak mana yang melakukan pembunuhan itu. ……….. Inggris menggunakan peristiwa ini sebagai dalih untuk menuntut “Penyerahan Segera Tidak Bersyarat” ……………………………………..

30 Oktober 1945. Pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Inggris, Sir William Denning, yang membantu Panglima Tentara Sekutu, Letjen Sir Phillip Christison, mempertemukan Sukarno, Moh.Hatta dan Amir Sjarifuddin dari Indonesia dengan Van Mook, Van der Plas, dan Idenburg dari Belanda walaupun sebelumnya Van Mook selalu mengatakan tidak dapat mengakui tokoh Sukarno.    Pertemuan dengan Sukarno itu membuat gusar pemerintah Belanda di Den Haag yang kembali menegaskan sikap pemerintah Belanda untuk tidak mau berhubungan dengan Sukarno pribadi dan karena itu tidak akan melakukan perundingan dengan Indonesia.    Menteri Luar Negeri Inggris, Ernest Bevin, menyesalkan keterangan pemerintah Belanda tersebut dan mengharapkan perundingan Indonesia dengan Belanda bisa dilanjutkan.

1 November 1945. Wakil Presiden Moh. Hatta menandatangani Maklumat Politik Pemerintah RI.    Sistim satu partai dihapus dan diganti dengan multi partai dalam rangka menghadapi pemilihan umum yang harus diselenggarakan pada tanggal 1 Januari 1946 sesuai ketentuan dalam Aturan Peralihan UUD 1945.      Kelompok Syahrir membakar-bakar antipati terhadap Pemerintah dengan menilai bergerak lamban dan terbebani oleh perasaan berdosa terhadap Sekutu.   Provokasi mereka segaris dengan propaganda Belanda bahwa “Republik Indonesia adalah bikinan Jepang, dan pemimpin-pemimpinnya kolaborator Jepang”.
Sutan Syahrir tidak setuju dengan esensi Surat Wasiat / Testamen pimpinan negara dan bangsa, walaupun namanya tersebutkan.    Apabila permasalahannya terletak pada Dwitunggal manakala berhalangan maka  Dwitunggal sebaiknya hanya sebagai simbol saja, sehingga manakala benar Dwitunggal berhalangan, jangan sampai mengganggu sistim ketata-negaraan.    Maka Syahrir menggunakan Badan Pekerja KNIP untuk menyarankan agar dibentuk kabinet parlementer pengganti kabinet presidensial yang ada di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno.    Sukarni sangat mendukung gagasaan mengganti pemerintahan Sukarno karena ia kecewa dengan sikap Sukarno yang memerintahkan penghentian tembak-menembak di Ambarawa dan Surabaya.   Sutan Syahrir ditunjuk sebagai formatur penyusun kabinet.   Hari itu juga keputusan Badan Pekerja KNIP tersebut disampaikan kepada Wakil Presiden Moh. Hatta.    Setelah Syarhrir dan Moh. Hatta berunding sekitar 20 menit lamanya, Wakil Presiden menyatakan persetujuannya.    Kemudian Syahrir mengirim Soedjatmoko dan Soebadio Sastrosatomo untuk menjemput Presiden Sukarno yang pada saat itu sedang berada di luar kota.

9 November 1945. Presiden Sukarno menunjuk Sutan Syahrir yang masih berumur 36 tahun sebagai Perdana Menteri sekaligus formatur kabinet parlementer yang pertama kali.
 

10 November 1945. Situasi di Surabaya memburuk.   Inggris memperkuat pasukannya.   Jenderal Mansergh mengultimatum pemuda Indonesia untuk menyerahkan senjatanya.  Ultimatum itu ditolak mentah-mentah.    Pukul 06.00 pagi tentara Inggris mulai menyerang dan Bung Tomo menyeru pemuda dan rakyat Surabaya untuk bangkit melawan.   Pertempuran yang sengit meletus dan merebak.  Tercatat sebanyak 16.000 orang Indonesia tewas di Surabaya dalam pertempuran heroik tersebut.
Sukarno menuturkan: …………. Pertempuran mati-matian.   Patah tumbuh hilang berganti.   Seorang gugur, dua bangkit.   Dua gugur, empat orang maju sebagai gantinya. ………………..  Inilah saat yang maha hebat.   Aku gugup.   Salah satu saat yang jarang terjadi di mana aku menjadi sangat gugup, sekalipun aku tak pernah memperlihatkannya.   Satu-satunya tanda dapat dilihat dari jariku yang memukul-mukul. “Akh, apa akalku … apa yang harus kuperbuat”, pikirku.     Aku tampil dengan seruan kepada dunia.   Aku berpidato dalam bahasa Inggris., pakai tape-recorder dan kemudian disiarkan, yang ditujukan ke London.   Aku memprotes PBB.   Aku mengirim telegram kepada Presiden Truman minta jasa-jasa baiknya, oleh karena tentara yang membunuh kami memakai perlengkapan dan truk-truk dengan tanda Amerika Serikat, hal mana membangkitkan “kecurigaan yang wajar dari rakyat Indonesia yang tidak memusuhi Amerika”.   Tak seorangpun menolong. ……… arwek-arek Surabaya melawan dengan gagah berani hingga November tanggal 30. ……………………….

14 November 1945. Kabinet Syahrir terbentuk.  Sutan Syahrir menyingkirkan tokoh-tokoh yang sebelumnya aktif dalam BPUPKI dan PPKI bentukan Jepang, diganti dengan tokoh-tokoh yang menjadi pendukungnya, antara lain Amir Sjarifuddin.   Sebagai Perdana Menteri yang memimpin eksekutif maka Sutan Syahrir siap untuk menjadi Ketua delegasi RI di dalam perundingan dengan Belanda.   Di lain pihak, Belanda pun bersedia meneruskan perundingan karena Indonesia tidak diwakili oleh Sukarno.     Konstelasi politik di Indonesia menunjukkan pimpinan oleh trio Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Syahrir, setelah selama tiga bulan dipimpin oleh Dwitunggal Bung Karno-Bung Hatta.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.     Ini adalah kalimat terakhir dari bunyi proklamasi kemerdekaan yang dalam pelaksanaannya menimbulkan silang sengketa.   Sukarno lebih menekankan pada kata “saksama”, sehingga ia banyak mempertimbangkan trikondisi dalam setiap tindakan yang akan diambilnya.   Semua kondisi dia perhitungkan.   Jepang akan berreaksi bagaimana, Sekutu Inggris akan memahami apa tidak,  Sekutu Belanda akan bertindak apa, dan apakah rakyat Indonesia akan menghadapi bencana dan penderitaan besar dari suatu langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah.
Para pemimpin pemuda seperti Sukarni, Chaerul Saleh, Wikana dan Adam Malik, lebih menekankan pada bagian kalimat “dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.    Mereka melihat momentum puncak itu harus digarap secara optimal agar kemerdekaan yang telah diproklamirkan tidak terhempas kandas di awal perjalanan.   Mereka kecewa mengapa PETA dan Heiho dibubarkan, padahal mereka masih memegang senjata dan sudah terlatih dalam teknik pertempuran manakala diperlukan.    Mengapa kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan tidak segera dikomandokan untuk dikuasai oleh rakyat dari tangan Jepang, sedangkan Jepang sudah kalah perang dan Sekutu belum lagi datang.     Mereka tidak percaya Jepang yang sudah kalah perang itu akan melawan rakyat dan pemuda dengan senjata secara membabi-buta sehingga akan menimbulkan banyak korban pada rakyat.   Mereka pun ingin “membersihkan”  noda “bikinan Jepang”  terhadap kemerdekaan nasional yang sudah diproklamasikan.    Mereka anti Jepang sekaligus juga anti Belanda yang akan kembali datang ke Indonesia.
 
Sutan Syahrir pada hakekatnya sepaham dengan Sukarni dan kawan-kawannya dalam masalah noda “bikinan Jepang”, namun dia bersikap diam menunggu saat dimana sudah dapat dipastikan kedatangan Sekutu dan pasukannya di Indonesia.    Ia membenci fasisme dan telah menyerap pengetahuan di negeri Belanda tentang Demokrasi, Liberalisme serta Sosialisme.   Bagi Syahrir berhubungan dengan Sekutu melalui meja perundingan lebih memudahkan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya.   Belanda akan mudah dikendalikan melalui Sekutu, yaitu Inggris dan Amerika.


Berada di tengah tarik-menarik ketiga kekutan besar itu, Sukarno, Sukarni dan Sutan Syahrir, adalah Mohammad Hatta.     Tokoh intelektual yang jujur ini telah bekerjasama dengan Sukarno selama pemerintah pendudukan Jepang.   Hatta menyesalkan Sutan Syahrir yang mencemooh Sukarno dan dengan demikian juga Hatta sendiri dalam menyikapi pemerintah pendudukan Jepang, karena sikap mereka justru telah menjadi kesepakatan di antara mereka bertiga.    Hatta dan juga Sukarno memahami apa yang dilakukan Syahrir “di bawah tanah”, maka seharusnya Syahrir pun memahami apa yang Sukarno dan Hatta lakukan “di atas tanah”.     Di sisi lain, Mohammad Hatta yang juga menempuh pendidikan ekonomi di negeri Belanda tidak sepakat dengan pola pikir sentralisme yang tidak demokratis, kepemimpinan yang mengandalkan kewibawaan pribadi dan pemikiran yang mengesampingkan analitis.   Hatta menyadari pribadi Sukarno cenderung ke arah kepemimpinan yang sedemikian, karena itulah maka ia terpaksa “mendahului” Sukarno ketika menyetujui perubahan fungsi KNIP menjadi badan legislatif dan juga menyetujui sistim pemerintahan parlementer, walaupun dia terlibat aktif di dalam BPUPKI dan PPKI yang menyusun UUD 1945 dimana sistim pemerintahan presidensial justru yang ditetapkan.
 
Tokoh pemimpin lain yang selalu berada di bawah permukaan adalah Tan Malaka.    Ia tidak terlibat di dalam persiapan Indonesia Merdeka melalui BPUPKI dan PPKI.   Ia pun tidak seperti Syahrir dilibatkan dalam persepakatan politik dengan Sukarno dan Mohammad Hatta dalam menyikapi pemerintah pendudukan Jepang.      Tan Malaka menghabiskan banyak waktunya di luar-negeri dan menjadi penggerak massa yang justru membeci baik fasisme Jepang, Nazi Jerman dan  Mussolini Italia, maupun kolonialisme – imperialisme yang dianut oleh  Inggris dan Belanda dalam Sekutu.     Ia menyelinap pulang kembali ke Indonesia secara diam-diam, menyembunyikan diri dari pemerintah pendudukan Jepang.    Tatkala pasukan Sekutu mendarat di Indonesia pun Tan Malaka tetap menyembunyikan diri.    Para pemimpin Indonesia lain hanya mendengar nama Tan Malaka dari pemberitaan dan buku-buku politik karangannya.    Tidaklah mengherankan kalau keberadaan Tan Malaka kembali di Indonesia menimbulkan keinginan untuk bertemu dari para pemimpin Indonesia lainnya.    Sukarno, Hatta, Syahrir, Sukarni, secara diam-diam mencari penghubung untuk bisa bertemu dengan Tan Malaka.    Sukarno langsung menunjuk Tan Malaka di dalam testamen politik yang dibikinnya.    Setelah memegang testamen-politik dari Sukarno, Tan Malaka tetap menjadi tokoh yang tidak tampil ke depan.   Syahrir pun memperhitungkan posisi Tan Malaka ketika para tokoh pemuda anggota KNIP membujuknya untuk mau tampil memimpin KNIP.    Mereka dipertemukan oleh para pemuda, keduanya membuat suatu kesepakatan bersama, dan Syahrir memposisikan Tan Malaka kembali di “bawah permukaan” untuk mendukungnya di dalam KNIP.     Tokoh ini diakui kebesarannya tetapi seperti tidak dikehendaki pemunculannya di dalam arena praktis.    Tan Malaka menjadi tokoh legendaris yang samar di dalam blantika politik bangsa Indonesia.
—000—

Sejarah Mata Uang Indonesia


rupiah Sejarah Mata Uang Indonesia 
Tanggal 2 November 1949 merupakan hari ditetapkannya rupiah sebagai mata uang resmi Negara Indonesia dan mata uang rupiah dicetak serta diatur pengunaannya oleh Bank Indonesia. Walaupun saat itu Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri tetapi penggunaan mereka dibubarkan pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat.

Pemerintah memandang perlu mengeluarkan mata uang sendiri  selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah juga dijadikan lambing utama Negara yang sudah merdeka.  Perkataan “rupiah” berasal dari perkataan “Rupee”, satuan mata uang India. Indonesia telah menggunakan mata uang Gulden Belanda dari tahun 1610 hingga 1817. Setelah tahun 1817, dikenalkan mata uang Gulden Hindia Belanda.

Mata uang rupiah pertama kali diperkenalkan secara resmi pada waktu Pendudukan Jepang sewaktu Perang Dunia ke-2, dengan nama rupiah Hindia Belanda. Setelah berakhirnya perang, Bank Jawa (Javaans Bank, selanjutnya menjadi Bank Indonesia) memperkenalkan mata uang rupiah jawa sebagai pengganti. Mata uang gulden NICA yang dibuat oleh Sekutu dan beberapa mata uang yang dicetak kumpulan gerilya juga berlaku pada masa itu.

Rupiah merupakan mata uang yang boleh ditukar dengan bebas tetapi didagangkan dengan pinalti disebabkan kadar inflasi yang tinggi . Mata Uang Baru dalam sejarah nilai uang fungsi dan jenis jenis uang serta pembuatannya ternyata mengalami banyak cerita dan sejarah yang panjang di negara indonesia
Keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan hiperinflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali, sementara Pemerintah Republik Indonesia belum memiliki mata uang. Ada tiga mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang De Javasche Bank.
Diantara ketiga mata uang tersebut yang nilai tukarnya mengalami penurunan tajam adalah mata uang Jepang. Peredarannya mencapai empat milyar sehingga mata uang Jepang tersebut menjadi sumber hiperinflasi. Lapisan masyarakat yang paling menderita adalah petani, karena merekalah yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang.

Kekacauan ekonomi akibat hiperinflasi diperparah oleh kebijakan Panglima AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) Letjen Sir Montagu Stopford yang pada 6 Maret 1946 mengumumkan pemberlakuan mata uang NICA di seluruh wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan AFNEI. Kebijakan ini diprotes keras oleh pemerintah Republik Indonesia , karena melanggar persetujuan bahwa masing-masing pihak tidak boleh mengeluarkan mata uang baru selama belum adanya penyelesaian politik. Namun protes keras ini diabaikan oleh AFNEI. Mata uang NICA digunakan AFNEI untuk membiayai operasi-operasi militernya di Indonesia dan sekaligus mengacaukan perekonomian nasional, sehingga akan muncul krisis kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah Republik Indonesia  dalam mengatasi persoalan ekonomi nasional.

Karena protesnya tidak ditanggapi, maka pemerintah Republik Indonesia  mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh rakyat Indonesia menggunakan mata uang NICA sebagai alat tukar. Langkah ini sangat penting karena peredaran mata uang NICA berada di luar kendali pemerintah RI, sehingga menyulitkan perbaikan ekonomi nasional.

Oleh karena AFNEI tidak mencabut pemberlakuan mata uang NICA, maka pada tanggal 26 Oktober 1946 pemerintah Republik Indonesia memberlakukan mata uang baru ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia . Sejak saat itu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche Bank dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian hanya ada dua mata uang yang berlaku yaitu ORI dan NICA. Masing-masing mata uang hanya diakui oleh yang mengeluarkannya. Jadi ORI hanya diakui oleh pemerintah Republik Indonesia  dan mata uang NICA hanya diakui oleh AFNEI. Rakyat ternyata lebih banyak memberikan dukungan kepada ORI. Hal ini mempunyai dampak politik bahwa rakyat lebih berpihak kepada pemerintah Republik Indonesia  dari pada pemerintah sementara NICA yang hanya didukung AFNEI.

Untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia  pada tanggal 1 November 1946 mengubah Yayasan Pusat Bank pimpinan Margono Djojohadikusumo menjadi Bank Negara Indonesia (BNI). Beberapa bulan sebelumnya pemerintah juga telah mengubah bank pemerintah pendudukan Jepang Shomin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Tyokin Kyoku menjadi Kantor Tabungan Pos (KTP) yang berubah nama pada Juni 1949 menjadi Bank tabungan Pos dan akhirnya di tahun 1950 menjadi Bank Tabungan Negara (BTN). Semua bank ini berfungsi sebagai bank umum yang dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia  . Fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana atau uang masyarakat serta pemberi jasa di dalam lalu lintas pembayaran.

Jauh sebelum kedatangan bangsa barat, nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional. Sementara di daratan Eropa muncul lembaga perbankan sederhana, seperti Bank van Leening di negeri Belanda. Sistem perbankan ini kemudian dibawa oleh bangsa barat yang mengekspansi nusantara pada waktu yang sama. VOC di Jawa pada 1746 mendirikan De Bank van Leening yang kemudian menjadi De Bank Courant en Bank van Leening pada 1752. Bank itu adalah bank pertama yang lahir di nusantara, cikal bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya. Pada 24 Januari 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank sirkulasi dengan nama De Javasche Bank (DJB). Selama berpuluh-puluh tahun bank tersebut beroperasi dan berkembang berdasarkan suatu oktroi dari penguasa Kerajaan Belanda, hingga akhirnya diundangkan DJB Wet 1922.

Masa pendudukan Jepang telah menghentikan kegiatan DJB dan perbankan Hindia Belanda untuk sementara waktu. Kemudian masa revolusi tiba, Hindia Belanda mengalami dualisme kekuasaan, antara Republik Indonesia (RI) dan Nederlandsche Indische Civil Administrative (NICA). Perbankan pun terbagi dua, DJB dan bank-bank Belanda di wilayah NICA sedangkan “Jajasan Poesat Bank Indonesia” dan Bank Negara Indonesia di wilayah Republik Indonesia  . Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda, ditetapkan kemudian DJB sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat (RIS). Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya Republik Indonesia  dalam negara kesatuan. Berikutnya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, Republik Indonesia  menasionalisasi bank sentralnya. Maka sejak 1 Juli 1953 berubahlah DJB menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi Republik Indonesia.
Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai tukar mata uang rupiah jatuh hingga 35% dan dengan melemahnya mata uang rupiah keadaan perekonomian di Indonesia  menjadi menurun.